Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas kita mengenal istilah, Ttanggungjawab sosial peusahaan. Aturan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep.236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan aturan-aturan tersebut tanggung jawab sosial perusahaan BUMN telah jelas aturan mainnya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, terdapat dimensi publik dan privat, yang melekat padanya. Masalah pembangunan adalah masalah yang urgen dalam negara ini, dan tidak mungkin menyerahkan ”pembangunan ” sepenuhnya kepada Negara. Untuk itu BUMN sebagai agent of development, harus turut serta dalam usaha mencapai pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang, pengaturan Corporate Social Responsibility di lingkungan BUMN, Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir di Kabupaten Simalungun dan dampak Implementasi Corporate Social Responsibility. Metode yang dipergunakan dalam penelilitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai Implementasi CSR terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir. Dengan melakukan studi dokumen, wawancara dengan informan untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan Tentang CSR dil ingkungan BUMN, secara rinci masih dalam bentuk Keputusan Menteri, dengan demikian kekuatan memaksa ada namun belum terdapatnya sanksinya, Implementasi CSR oleh PTPN IV masih bersifat karitas ketimbang filantropis, dampak implementasi CSR belum memberikan dampak yang baik. Maka disarankan hendaklah PP yang merupakan manifestasi dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat segera diberlakukan, implementasi CSR hendaknya berdasarkan kesinambungan bagi masyarakat, selanjutnya dampak implemntasi hendaknya benar-benar terwujud dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan kemanfaatan dan keadilan.

057005032