menemukan kejelasan tentang fenomena Pengaruh Desentralisasi Fiskal (kewenangan penetapan basis pajak, kewenangan penetapan tarif pajak, kewenangan penetapan jenis pajak, kewenangan penetapan program dan kegiatan, dan kewenangan penetapan anggaran program dan kegiatan. terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh tengah dengan Pendekatan Penilaian Balanced Scorecard (Perspektif Finansial, Perspektif Pelayanan, Bisnis Internal dan Pertumbuhan & Pembelajaran). Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah agar dalam desentralisasi fiskal tetap searah dengan tujuan awalnya. Manfaat selanjutnya adalah dapat mendorong Pemerintah untuk merumuskan alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang lebih komprehensif, yang tidak hanya diukur dengan kinerja finansial saja dalam hal ini peningkatan rasio PAD terhadap APBD dan Peningkatan PDRB, tetapi perlu memperhatikan kinerja non finansial. Objek Penelitian adalah seluruh Pemerintah Daerah se Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri 14 unit Dinas tk II, 5 unit Kantor, 4 unit Badan serta terdapat 14 Kepala bagian di Kantor Bupati, termasuk didalamnya 3 Asisten Bupati. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar Kuesioner, Metode ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang langsung dicari sendiri oleh peneliti pada saat penelitian di lapangan. Selain itu dibutuhkan juga data-data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung di lapangan melainkan Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi ini meliputi data-data tentang kinerja financial (PAD, PDRB, dll), dan pelaksanaan desentralisasi fiskal (DAU, Dana bagi hasil, dll). Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh yang signifikan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja pemerintah Aceh tengah dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Namun dari kelima indikator variabel independen tersebut, hanya ada satu variabel yang mempunyai kaitan paling erat, yakni Penetapan Jenis Pajak yang ditentukan oleh Pemerintahan Aceh Tengah terhadap tiga perspektif penilaian kinerja Pemerintahan yaitu Perpektif Financial, Perpektif Proses Internal dan Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran. Namun tidak mempunyai korelasi yang erat dengan Perspektif Pelayanan Masyarakat.

08E00266