Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan khususnya aspek yuridis permohonan pemyataan pailit yang diajukan PI. Bank IFI terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Meskipun peraturan Kepailitan secara tegas mensyaratkan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan pailit terhadap sebuah bank dalam kedudukannya sebagai debitur namun dalam kasus ini bagaimana jika PT. Bank IFI sebagai kreditur yang telah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mempailitkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., namun Bank Indonesia dengan berbagai pertimbangannya menolak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Bank Danamon INDonesia, Tbk., sehingga akhirnya PT. Bank IFI yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Kemudian bagaimana dan apa putusan majelis hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara tersebut ? Methode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci , menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perkara atau kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan peraturan Kepailitan yang mensyaratkan bahwa apabila debitur merupakan sebuah bank , maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, ketentuan maria bersifat imperative Kemudian dengan PT. Bank IFI mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., maka PT. Bank IFI tidak mempunyai kapasitas sebagai persona in judicio sebagai pemohon dalam mengajukan pailit terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sebab yang berhak hanyalah Bank Indonesia. Bank adalah sebagai agent of modernitation yang dalam menjalankan usahanya punya kekhususan dan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat melaksanakan fungsi intermediasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui .sektor simpanan dan pembiayaan. Sehubungan adanya karakteristik khusus tersebut diatas maka ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan kepailitan tidak sepenuhnya cocok dan efektif untuk diterapkan terhadap perbankan. Mengingat penerapan Undang-Undang Kepailitan terhadap bank masih berpotensi menimbulkan kendala, agar tidak terjadi kesimpang siuran atau kerancuan dalam pemberesan suatu bank maka seyogianya didalam rancangan undang-undang kepailitan yang baru nantinya diatur secara tegas dan lugas bahwa terhadap bank yang sedang mengalami masalah finansial tidak akan digunakan mekanisme kepailitan akan tetapi menggunakan mekanisme Likuidasi sebagaimana selama ini telah diterapkan oleh Bank Indonesia.

06000316