Suatu langkah awal sebelum dibuatnya akta adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap asli sertipikat hak atas tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Pemeriksaan itu merupakan pengamanan yang diiakukan Notaris/PPAT untuk para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu perlu dikaji tentang kewenangan Notaris/PPAT dalam melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan, terhadap perbuatan hukum apa saja diperlukan pemeriksaan sertifikat hak atas tanah, tata cara pemeriksaan sertipikat hak atas tanah oleh Notaris/PPAT dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dalam melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Populasi adalah seluruh Notaris/PPAT di Kota Medan dengan sampel sebanyak 15 orang Notaris/PPAT dan 15 orang Notaris dengan menggunakan teknik random sampling. Data primer diperoleh dan wawancara, data sekimder diperoleh dari perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah didasarkan pada kewenangan Notaris dalam membuat akta atas tanah yang telah bersertipikat, Sedangkan kewenangan PPAT berkaitan dengan akta peralihan hak, akta pembebanan hak tanggungan dan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) Perbuatan hukum yang memerlukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah berkaitan dengan akta Notaris adalah perikatan jual beli, kuasa jual, perjanjian yang bersifat mengalihkan hak dan SKMHT. Sedangkan yang berkaitan dengan akta PPAT adalah seperti yang diatur dalam Pasal2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988, tata cara pemeriksaan sertipikat hak atas tanah oleh Notaris dilakukan dengan cara cek lisan, datang langsung ke Kantor Pertanahan dan melalui Rekan PPAT. Sedangkan bagi PPAT pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan, diterima pada loket, kegiatan pemeriksaan, kemudian pemberian tanda bukti pemeriksaan dan pengambilan hasil pemeriksaan. Kendala yang dihadapi Notaris adalah tidak diatur teknisnya, bagi PPAT kendalanya adalah hasil pemeriksaan tidak dapat diperoleh pada hari yang sarm, pemeriksaan secara manual dan eraturan perundang-undangan kurang lengkap. Disarankan kepada pemerintahan agar mengadakan perubahan terhadap peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan dicantumkan teknis pemeriksaan sertipikat, waktu pemeriksaan lebih efisien dan adanya pemberitahuan apabila ada sita jaminan/blokir.

04011738