Berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan dasar bagi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet dalam pengembaliannya secara efektif dan efisien dan waktu yang singkat tanpa melalui proses pengadilan. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah mengakibatkan pemerintah merasa perlu diadakan revisi dalam tata cara penghapusan piutang negara/ daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006, yang merupakan konsistensi dari Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 sehingga dapat meringankan pengusaha kecil dan menengah dalam hal pengembalian utangnya pada negara. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam penanganan kredit macet sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu didasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian, KPKNL sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 perannya dalam penanganan kredit macet Bank BUMN sudah semakin berkurang. Pengurusan piutang diserahkan pada masing-masing BUMN yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat yang diatur Undang-Undang tentang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam penerapannya dirasakan sangat sulit menyatukan persepsi terhadap PP ini karena masih ada peraturan yang lebih tinggi menganjal penerapan PP tersebut sehingga menimbulkan kerancuan, yang dalam ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Namun dengan sosialisasi yang merata dari pihak terkait (Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan aparat penegak hukum) dan adanya niat baik dari para bankir dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 ini serta adanya aturan normatif yang mampu menjamin kepastian hukum, diharapkan pengembalian asset negara lebih terjamin dan peran KPKNL lebih terfokus pada pengelolaan aset pemerintah yang ada di lingkungan Departemen Keuangan.

09E02302