Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman menyebutkan bahwa setiap membangun perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif, melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan Rencana Pengelolan Lingkungan \RKL), melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkupan (RPL), maka dalam melaksanakan pembangunan harus mencerminkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman adalah pihak pemerintah, swasta (pengembang) dan masyarakat. Sehingga perusahaan pengembang merupakan salah satu sektor yang penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sebab semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya tingkat pendapatan mendorong permintaan rumah sebagai tempat tinggal semakin meningkat. Namun pihak pengembang banyak melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap izin pembangunan pemukiman dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Karena itu, perlu dibahas konsep wawasan lingkungan dalam peraturan perusahaan pengembang perumahan dan perrnukiman, perusahaan pengembang telah melaksanakan konsep pengembang perumahan dan pemukiman terpadu, dan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pengembang serta bentuk sanksinya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, maka sifat dan bentuk penelitian adalah deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Kota Medan. Sebagai sampel responden ditetapkan secara purposive 38 orang. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara, studi kasus, studi dokumen, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wawasan lingkungan dalam peraturan perusahaan pengembang perumahan dan permukiman adalah holistik dari beberapa undang-undang yang terkait dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman terpadu baik kebutuhan air bersih, listrik, telepon dan transportasi, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, nyaman, bersih, tertib dan lengkap. Sedangkan konsep pengembang perumahan dan permukiman terpadu berlandaskan pada asas kesejahteraan, asas manfaat, asas kelestarian lingkungan dan asas pemberdayaan. Kemudian sanksi yang diterapkan terhadap pengembang perumahan dan permukiman adalah sanksi administrasi (pengawasan), sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana. Dalam sanksi pidana pada umumnya adalah kerusakan lingkungan sangat kecil sekali terjadinya pencemaran lingkungan, kecuali bahan bangunan mengandung racun. Disarankan kepada pemerintah pusat dan/atau daerah dan swasta (pengembang) serta masyarakat supaya selalu bertindak jujur, adil dan mentaati serta patuh kepada semua peraturan yang relevan dan berlaku terhadap pengaturan pembangunan perumahan. Sehingga masyarakat penghuni tersebut merasa menikmati dan bermanfaat rumah yang ditempatinya untuk selamanya.

D0300511