Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah merupakan peran kunci bagi jalannya perseroan terbatas. Perseroan tidak mungkin dapat dijalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi juga tergantung sepenuhnya pada eksistensi dari perseroan terbatas. Ini berarti Direksi merupakan organ kepercayaan perseroan terbatas. Selain organ kepercayaan, Direksi juga dituntut dapat mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan laba bagi perseroan terbatas. Sebagai pengemban fiduciary duty, Direksi wajib memiliki duty of goodfaith and loyalty, serta duty of care and diligence. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas, mengetahui standar bagi Direksi dapat diminta pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perseroan, serta untuk dapat melihat dan memahami secara jelas dikatakan Direksi telah melakukan pelanggaran fiduciary duty. Penelitian ini adalah penelitian hukum nonnatif dan perbandingan hukum, hal ini dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur merupakan norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan menyangkut masalah tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas dari negara Amerika Serikat yang menganut common law system dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Jika diperbandingkan dengan Amerika Serikat yang menganut common law system, maka pengaturan tanggung jawab Direksi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas masih bersifat surnmir dan tidak diatur secara rinci, sehingga perlunya penyempurnaan dengan menggali pustaka hukum dan putusan pengadilan di negara Amerika Serikat yang menganut common law system guna mengisi kelengkapan dari UUPT. Tidak terdapat suatu standar bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan demikian hendaknya perlu memperhatikan nilai-nilai dan standar-standar dari putusan pengadilan Amerika Serikat yang menganut common law system khususnya dalam kasus Francis v. United Jersey Bank, 392 A. 2d. 1233 (1978) yang dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan bagi setiap anggota Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya, apabila Direksi tidak mernenuhi suatu standar atau telah melanggar duty of care and duty of loyalty maka Direksi dapat dikatakan telah melanggar fiduciary duty-nya, dengan demikian Direksi tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukannya harmonisasi hukum mengenai tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia yang menganut civil law system dengan Amerika Serikat yang menganut common law system sehingga dapat mempertajam aplikasi hukum dan dapat mengadopsi kaidah-kaidah hukum negara Amerika Serikat yang menganut common law system.

D0300524