ABSTRAK Usaha pariwisat nasional memegang peranan penting dalam meningkatkan devisa negara menciptakan lapangan pekerjaan, mempererat persahabatan antara banqsa, karena pariwisata mempertemukan antara satu negara dengan negara lainnya. Apalagi Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Potensi pariwisata Indonesia sangatlah besar baik dari potensi alam, hutan, kebudayaan maupun fauna dan flora. Lebih jauh lagi peran dan fungsi usaha pariwisata nasional mempunyai posisi yang strategis dalam rangka memulihkan perekonomian nasional secara tepat dan akurat dan sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara serta peningkatan ketahanan nasional, Dalam rangka membangun dan mengembangkan usaha pariwisata nasional, maka salah satu aspek adalah aspek hukum. Sebab tanpa adanya perangkat hukum nasional yang menjadi landasan dan arah kebijakan pembangunan bidang pariwisata, maka tidak mungkin dapat terwujud suatu kondisi kehidupan usaha pariwisata yang efektif dan mampu bersaing dengan pengusaha asing khususnya dalam era globalisasi saat ini. Berbagai produk hukum dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang pariwisata selama ini dirasakan belum dapat memberikan suatu iklim yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha pariwisata nasional. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 1) pengaturan tentang kegiatan usaha pariwisata nasional, 2) peranan kebijakan peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah mendukung pengembangan usaha pariwisata nasional dan 3) kendala dalam upaya pengembangan usaha pariwisata nasional serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Lokasi penelitian di kota Medan. Responden/sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposife. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dan kuesioner yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis pengaturan kegiatan usaha pariwisata nasional telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan beberapa tahun Indonesia merdeka. Dalam kebijakan pembangunan nasional, sektor pembangunan pariwisata tetap mendapat perhatian, namun dalam aplikasinya dalam berbagai kebijakan peraturan hukum terkadang dirasakan adanya peraturan yang kurang tepat, mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pengembangan usaha pariwisata antara lain terlalu mudahnya pemberian izin baru akibat deregulasi yang terlalu luas, persaingan tarif yang tidak sehat antara sesama perusahaan pariwisata dan masih ditemukannya hambatan operasional di lapangan seperti kondisi sarana dan prasarana jalan dari dan ke objek wisata mengalami kerusakan dan objek wisata yang tidak terawat dengan baik, serta kordinasi yang terkadang kurang baik di antara berbagai pihak terkait.

D0200569