Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memeeahkan masalah pemasaran antara lain, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1995 dalam aspek pendanaan dan hambatan/kendala dalam impelementasi skim kredit untuk usaha kecil. Lokasi penelitian di Kotamadya Medan. Sampel/responden ditentukan seeara purposive. Data diperoleh dengan cara studi dokumen, wawancara dan kuesioner. Penelitian ini bersifat deskriptif dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No.9 Tahun 1995 dalam aspek pendanaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pengusaha keeil yang belum dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang ada disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan/kendala yaitu kurangnya informasi tentang adanya fasilitas skim kredit untuk usaha kecil, kurangnya pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi seperti sumber daya manusia. Disarankan agar ditingkatkan kegiatan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan konsultasl bagi pengusaha kecil.

D0100204