Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka desain industri mulai mendapat perhatian, meskipun hingga kini Indonesia masih mencari bentuk pengaturan dan perlindungan desain industri yang lebih baik. Lemahnya perlindungan terhadap desain industri di Indoesia membuka peluang besar bagi pihak asing untuk melakukan pembajakan HaKI milik Indonesia. Untuk itulah diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran atas hak desain industri khususnya terhadap pengusaha furniture di kota Medan, agar dapat menumbuhkan semangat berkarya untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomis baik di pasar domestik maupun Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha furniture tentang perlindungan desain industri, faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi pengusaha furniture dalam perlindungan desain industri dan upaya pemerintah dalam mem- berikan perlindungan hukum desain industri dikaitkan dengan kemajuan sektor perindus trian dan perekonomian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan juridis empiris. Populasi penelitian berjumlah 55 Pengusaha dan pengambilan sampel dilakukan secara purporsive sampling yaitu sebanyak 20 pengusaha serta tambahan informasi dari nara sumber yang terdiri dari Kabag Hukum Kanwil Hukum & HAM Sumut, Organisasi Pengusaha Asmelindo, Ahli Hukum HaKI, dan Ketua PN & Niaga Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha furniture di kota Medan berpendapat perlindungan desain industri belum memadai. Peraturan Perundang- Undangan yang ada belum bisa melindungi desain industri yang diciptakan oleh pendesain. Faktor-faktor yang menyebabkan Pendesain/Pengusaha Furniture tidak mendaftarkan desain industrinya di kota Medan adalah: (a) ketidaktahuan pentingnya pendaftaran, kemana dan bagaimana proses pendaftaran diajukan; (b) biaya pendaftrran desain relatif mahal serta birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang/lama; (c) desain yang dibuat merupakan tiruan dari majalah atau pesanan konsumen dan juga ada rasa sungkan terhadap sesama pengusaha melarang untuk meniru desainnya; (d) masalah pentingnya HaKI ini belum populer di kalangan masyarakat. Adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah bagi para pengusaha adalah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap desain industri agar merangsang aktifitas kreatif pendesain untuk menciptakan desain baru. Untuk itu disarankan agar adanya peran serta seluruh masyarakat dan aparatur negara untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan atas desain industri. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas setiap pelanggaran (pembajakan atau penjiplakan). Kepada penegak hukum agar melakukan penyidikan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjatuhkan putusan yang berat kepada pelanggar.

08E00217