Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan terhadap Narapidana dan Tahanan, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, (3) serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada. Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan yang ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaanya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena bebrapa hal yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana agar tepat sasaran.

09E01957