Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) berdasarkan Ordonansi 1872 hanya berlaku terhadap golongan penduduk Eropah, Timur Asing China, Timur Asing Bukan China, dan lain-lain dan tidak diberlakukan terhadap golongan pribumi. Pada kenyataannya BHP tidak saja dipergunakan oleh golongan penduduk tertentu (Eropah, Timur Asing China, Timur Asing Bukan China, dan lain-lain), tetapi juga dipergunakan oleh warga negara secara umum (termasuk golongan pribumi). Lahirnya sejumlah perundang-undangan setelah Indonesia merdeka, antara lain: Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Kewarganegaraan serta Undang-undang Hak Asasi Manusia, akan mempengaruhi Eksistensi Balai Harta Peninggalan sehingga perlu diteliti relevansi Ordonansi 1872 No. 166 dengan perkembangan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder (bahan hukum) yang dikumpulkan dengan menggunakan tekhnik wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan perlu dilakukan pembaharuan sebahagian terhadap Ordonansi 1872, dalam hal ruang lingkup pemberlakuan. Balai Harta Peninggalan terhadap seluruh warga negara Indonesia secara umum temasuk golongan pribumi. Dengan lahirnya beberapa perundangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setidaknya mempengaruhi ruang lingkup tugas dan fungsi BHP, serta ruang lingkup kedudukan Balai Harta Peninggalan untuk dihidupkan kembali di setiap Ibukota Propinsi sehingga mempermudah masyarakat dalam pengurusan kebutuhannya terhadap Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. BHP dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang demikian penting, tetap saja menghadapi hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal bagi BHP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa perundangan, sumber daya manusia, kendala anggaran serta kendala fasilitas dan sarana kerja. Sedangkan hambatan eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman masyarakat dan instansi terkait dengan tugas dan kewenangan BHP. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disarankan kepada Pemerintah untuk dapat kiranya segera mengesahkan RUU-BHP menjadi Undang-undang Nasional, kemudian mensosialisasikannya agar seluruh masyarakat dapat memahami atau mengerti tentang eksistensi BHP tersebut. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan eselonering BHP setingkat lebih tinggi dan memperhatikan kecukupan anggaran bagi BHP serta memperbaiki sarana dan fasilitas, kerja, agar BHP bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

09E02226