Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suit) dan dapat diperalihkan.Dikenai adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Jenis lembaga jaminan pada objek benda yang yang tidak bergerak atau benda tetap berbentuk Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan penyempurnaan dari lembaga hipotik yang sudah dihapus dengan pengesahan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Berkembangnya Hak Tanggungan ini selaras dengan tuntutan kemajuan hukum masyarakat dalarn menjarnin hak atas tanah. Berkemnbangnya Hak Tanggungan ini selaras dengan tuntutan kemajuan hukum masyarakat dalam menjamin hak atas tanah. Hak Tanggungan atas tanah ini menjelaskan dengn tegas bahwa hak atas tanahlah yang dijadikan objek jaminan tersebut. Akan tetapi karena hak atas tanah tersebut merupakan atau tunduk pada hukum benda yang dahulu diatur dalam buku II KUH Perdata. Maka dijumpailah sebagian ahli menyebut bahwa hukum jaminan ini hams diatur dan dilindungi oleh hukum Perdata itu sendiri sehingga kalaupun berkembang harus dikembangkan dalam lingkup hukum perdata juga. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya hanya menggambarkan analisis terhadap kredit dengan jaminan hak atas tanah. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan wawancara (field research) dan penelusuran kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sarna dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan membubuhkan pada sampulnya kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Grosse yang terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial dalam arti sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Irah-irah yang dieantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan menegaskan adanya kekuasaan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan. Apabila debitor eidera janji, eksekusi dapat dilaksanakan seperti suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata eara dan dengan menggunakan lembaga parate executie. Pelaksanaan lelang dilakukan Pejabat lelang dengan membuat Risalah Lelang berupa minut, salinan, petikan, dan grosse risalah lelang. Pejabat lelang memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. Petikan risalah lelang khusus benda tetap diberikan kepada pembeli, setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Biaya Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

07004711