Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk menerbitkan ORI pada bulan juli 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2008 merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka membiayai Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara yang dijual secara ritel kepada publik, selain itu ORI juga merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan negara di masa yang akan datang. Dengan tetap memperhatikan berbagai macam pertimbangan dan aspek-aspek terkait, baik aspek negatif maupun aspek positifnya. Mengingat, sejarah penerbitan obligasi negara (1950-an) pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno mengalami gagal bayar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan penerbitan obligasi negara ritel dalam ketentuan hukum surat utang negara, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel. Hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui seberapa besar jaminan serta perlindungan hukum atas investasi yang telah ditanamkan dalam bentuk obligasi tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (library researh). Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penerbitan ORI dalam ketentuan hukum Surat Utang Negara menjamin keberadaan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Artinya pemerintah menjamin dan wajib membayar bunga dan pokok setiap SUN yang jatuh tempo. Kedudukan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kreditur konkuren pada perjanjian utang piutang yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur-kreditur lainnya apabila pemerintah wanprestasi. Perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel adalah berdasarkan UU SUN dan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara pemerintah dengan investor.

09E01797