Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk itu. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance. Lokasi penelitian ini di Kota Medan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, dan di enam kecamatan yaitu: Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau proses pengurusan IMB merupakan tugas dan kewenangan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. Kualitas pelayanan publik mengenai pengurusan IMB di Kota Medan telah mengacu kepada SPM, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal, antara lain kualitas SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana, sistem birokrasi pelayanan dan partisipasi masyarakat yang minim. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengurusan IMB di Kota Medan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disarankan harus ada peningkatan SDM para pegawai Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dengan cara: memberikan pelatihan dan motivasi, memperkecil birokrasi pelayanan, meningkatkan fasilitas pelayanan, Di samping itu juga Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan harus mensosialisasikan IMB kepada masyarakat secara kontiniu dalam bentuk penyuluhan, media massa, media elektronik maupun media lainnya.

05700534